Maros, 23 Mei 2025 — Yayasan Bumi Toala Indonesia (Toala.id) turut ambil bagian dalam proses penguatan isu lingkungan hidup ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros 2025–2029 melalui partisipasi aktif dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Tim Layanan Kehutanan Masyarakat (TLKM) dan Pilar Nusantara (PINUS) Sulsel dalam kerangka program SETAPAK 4. Forum ini menjadi ruang kolaboratif antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil (CSO) dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang selaras dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan ekologis.
Integrasi Status Kawasan dan Pendanaan Berbasis Alam
Pada FGD pertama yang dilaksanakan pada 10 Mei 2025 di Makassar, Fardi Ali Syahdar, Direktur Toala.id, menegaskan pentingnya sinkronisasi RPJMD dengan berbagai status kawasan konservasi yang telah disandang Kabupaten Maros. “Kawasan karst Maros-Pangkep telah ditetapkan sebagai Cagar Biosfer Ma’rupanne dan UNESCO Global Geopark, serta sedang diproses sebagai World Heritage Site. Maka, RPJMD harus menjamin bahwa arah pembangunan yang ditempuh tidak bertentangan dengan mandat perlindungan kawasan ini,” ungkap Fardi.
Ia juga menekankan bahwa keterlibatan pelaku industri—khususnya yang memanfaatkan jasa lingkungan seperti air bersih—sangat penting dalam mendukung pembiayaan konservasi berkelanjutan. Skema fiskal berbasis nature-based solutions, seperti ecological fiscal transfer dan kontribusi lingkungan dari sektor swasta, harus mulai dipertimbangkan secara serius.
Mendorong Implementasi di OPD
Dalam FGD kedua yang digelar pada 23 Mei 2025 di Kantor Bappelitbangda Kabupaten Maros, perwakilan Toala.id, Ahmad Ilham, menyampaikan usulan teknis yang telah disiapkan, mencakup penguatan perhutanan sosial di 16 desa, pelestarian karst, pemulihan daerah aliran sungai (DAS), serta pengembangan tata guna lahan desa berbasis partisipatif (RTGLD). Usulan ini dirancang agar sejalan dengan arah kebijakan dan bisa diterjemahkan ke dalam rencana kerja perangkat daerah (Renstra OPD).
“Yang kami dorong adalah agar RPJMD tidak berhenti sebagai dokumen strategis, tapi juga dapat membumi melalui kebijakan teknis OPD. Isu lingkungan harus punya muara yang operasional dan terukur,” ujar Ahmad.
Forum ini juga menghasilkan rekomendasi agar semua usulan dari CSO dikemas dalam bentuk tematik lintas sektor, yang akan disampaikan secara resmi dalam sesi bimbingan teknis penyusunan Renstra OPD yang dijadwalkan pada pekan berikutnya.
Kolaborasi Multipihak dalam FGD
FGD ini tidak hanya menjadi ruang kontribusi Toala.id, tetapi juga melibatkan berbagai organisasi masyarakat sipil lainnya yang telah lama berkiprah dalam penguatan tata kelola lingkungan di Sulawesi Selatan. Di antaranya:
- Tim Layanan Kehutanan Masyarakat (TLKM), sebagai inisiator utama kegiatan, yang aktif mendorong pengarusutamaan perhutanan sosial dan kolaborasi lintas lembaga dalam penyusunan kebijakan daerah;
- PINUS Sulsel, yang berfokus pada advokasi anggaran dan pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang berpihak pada lingkungan;
- Fauna & Flora International (FFI), yang membawa pendekatan konservasi berbasis data, khususnya dalam perlindungan keanekaragaman hayati dan kawasan strategis seperti Geopark Maros-Pangkep;
- Sulawesi Cipta Forum (SCF), yang selama ini konsisten mengadvokasi prinsip pembangunan berkelanjutan dan keterlibatan komunitas dalam proses pembangunan daerah;
- Serta ICRAF, yang memperkuat pendekatan berbasis lanskap, integrasi data iklim, dan pengarusutamaan inklusi sosial (GEDSI) dalam kebijakan sumber daya alam.
Dengan adanya forum seperti ini, proses penyusunan RPJMD Maros diharapkan mampu menjadi contoh praktik baik bagaimana perencanaan pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara kolaboratif, responsif terhadap tantangan ekologis, serta inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
