Bumi Toala Indonesia Berpartisipasi dalam Forum CSO Lingkungan Hidup untuk RPJMD Maros

Maros, 23 Mei 2025 — Yayasan Bumi Toala Indonesia (Toala.id) turut ambil bagian dalam proses penguatan isu lingkungan hidup ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros 2025–2029 melalui partisipasi aktif dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Tim Layanan Kehutanan Masyarakat (TLKM) dan Pilar Nusantara (PINUS) Sulsel dalam kerangka program SETAPAK 4. Forum ini menjadi ruang kolaboratif antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil (CSO) dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang selaras dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan ekologis.

Integrasi Status Kawasan dan Pendanaan Berbasis Alam

Pada FGD pertama yang dilaksanakan pada 10 Mei 2025 di Makassar, Fardi Ali Syahdar, Direktur Toala.id, menegaskan pentingnya sinkronisasi RPJMD dengan berbagai status kawasan konservasi yang telah disandang Kabupaten Maros. “Kawasan karst Maros-Pangkep telah ditetapkan sebagai Cagar Biosfer Ma’rupanne dan UNESCO Global Geopark, serta sedang diproses sebagai World Heritage Site. Maka, RPJMD harus menjamin bahwa arah pembangunan yang ditempuh tidak bertentangan dengan mandat perlindungan kawasan ini,” ungkap Fardi.

Ia juga menekankan bahwa keterlibatan pelaku industri—khususnya yang memanfaatkan jasa lingkungan seperti air bersih—sangat penting dalam mendukung pembiayaan konservasi berkelanjutan. Skema fiskal berbasis nature-based solutions, seperti ecological fiscal transfer dan kontribusi lingkungan dari sektor swasta, harus mulai dipertimbangkan secara serius.

Mendorong Implementasi di OPD

Dalam FGD kedua yang digelar pada 23 Mei 2025 di Kantor Bappelitbangda Kabupaten Maros, perwakilan Toala.id, Ahmad Ilham, menyampaikan usulan teknis yang telah disiapkan, mencakup penguatan perhutanan sosial di 16 desa, pelestarian karst, pemulihan daerah aliran sungai (DAS), serta pengembangan tata guna lahan desa berbasis partisipatif (RTGLD). Usulan ini dirancang agar sejalan dengan arah kebijakan dan bisa diterjemahkan ke dalam rencana kerja perangkat daerah (Renstra OPD).

“Yang kami dorong adalah agar RPJMD tidak berhenti sebagai dokumen strategis, tapi juga dapat membumi melalui kebijakan teknis OPD. Isu lingkungan harus punya muara yang operasional dan terukur,” ujar Ahmad.

Forum ini juga menghasilkan rekomendasi agar semua usulan dari CSO dikemas dalam bentuk tematik lintas sektor, yang akan disampaikan secara resmi dalam sesi bimbingan teknis penyusunan Renstra OPD yang dijadwalkan pada pekan berikutnya.

Kolaborasi Multipihak dalam FGD

FGD ini tidak hanya menjadi ruang kontribusi Toala.id, tetapi juga melibatkan berbagai organisasi masyarakat sipil lainnya yang telah lama berkiprah dalam penguatan tata kelola lingkungan di Sulawesi Selatan. Di antaranya:

  • Tim Layanan Kehutanan Masyarakat (TLKM), sebagai inisiator utama kegiatan, yang aktif mendorong pengarusutamaan perhutanan sosial dan kolaborasi lintas lembaga dalam penyusunan kebijakan daerah;
  • PINUS Sulsel, yang berfokus pada advokasi anggaran dan pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang berpihak pada lingkungan;
  • Fauna & Flora International (FFI), yang membawa pendekatan konservasi berbasis data, khususnya dalam perlindungan keanekaragaman hayati dan kawasan strategis seperti Geopark Maros-Pangkep;
  • Sulawesi Cipta Forum (SCF), yang selama ini konsisten mengadvokasi prinsip pembangunan berkelanjutan dan keterlibatan komunitas dalam proses pembangunan daerah;
  • Serta ICRAF, yang memperkuat pendekatan berbasis lanskap, integrasi data iklim, dan pengarusutamaan inklusi sosial (GEDSI) dalam kebijakan sumber daya alam.

Dengan adanya forum seperti ini, proses penyusunan RPJMD Maros diharapkan mampu menjadi contoh praktik baik bagaimana perencanaan pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara kolaboratif, responsif terhadap tantangan ekologis, serta inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Berita & Artikel Lainnya

YBTI dan BPK Wilayah XXI Libatkan Pemangku Kepentingan Lintas Sektor untuk Kaji Dampak Rehabilitasi Cagar Budaya

Ternate, 19 Desember 2025 — Yayasan Bumi Toala Indonesia (YBTI) bersama Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XXI melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Kajian Dampak Cagar Budaya (KDCB) atau Heritage Impact Assessment (HIA) Benteng Kalamata. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kajian yang bertujuan memastikan bahwa rencana rehabilitasi dan penataan kawasan Benteng Kalamata dilaksanakan secara terukur, bertanggung jawab, serta selaras dengan prinsip pelestarian cagar budaya. FGD diselenggarakan pada Jumat, 19 Desember 2025, bertempat di Ballroom Kayu Merah Waterboom, Kota Ternate, dan menjadi forum strategis untuk memvalidasi temuan sementara kajian sekaligus menyelaraskan pandangan antar pemangku kepentingan terkait potensi dampak fisik, visual, sosial, dan lingkungan dari rencana rehabilitasi Benteng Kalamata. Latar Belakang Pelaksanaan Kajian Benteng Kalamata merupakan salah satu cagar budaya penting di Kota Ternate yang memiliki nilai sejarah, arsitektur, dan lanskap budaya yang tinggi. Keberadaannya di kawasan pesisir menjadikan benteng ini tidak hanya strategis secara historis, tetapi juga rentan terhadap berbagai ancaman, antara lain abrasi pantai, hempasan gelombang laut, dinamika hidrologi, serta tekanan aktivitas perkotaan dan pariwisata. Seiring dengan rencana rehabilitasi dan penataan kawasan, diperlukan Kajian Dampak Cagar Budaya sebagai instrumen untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi potensi dampak terhadap keaslian (authenticity), integritas struktur, dan nilai penting (Outstanding Value) Benteng Kalamata. Kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi yang kuat bagi pengambilan keputusan pelestarian. Proses Pelaksanaan hingga Tahap FGD Pelaksanaan KDCB Benteng Kalamata diawali dengan Kick Off Meeting pada 15 Desember 2025, yang mempertemukan tim kajian, tim perencana, serta para ahli lintas disiplin untuk menyamakan kerangka kerja, ruang lingkup kajian, dan isu-isu utama yang akan dianalisis. Tahapan berikutnya meliputi studi pustaka, survei lapangan, dokumentasi kondisi eksisting, pengukuran teknis, pengujian non-destruktif, serta wawancara dengan pemangku kepentingan lokal. FGD tanggal 19 Desember 2025 menjadi tahapan konsultasi publik yang krusial, di mana tim kajian memaparkan hasil sementara KDCB dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan analisis dan rekomendasi. Pemangku Kepentingan yang Terlibat FGD dihadiri oleh unsur pentahelix pelestarian, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan kunci, antara lain: Keterlibatan lintas sektor ini mencerminkan komitmen bersama untuk memastikan rehabilitasi Benteng Kalamata dilakukan secara kolaboratif dan berbasis kepakaran. Pokok-Pokok Pembahasan FGD Beberapa isu utama yang mengemuka dalam FGD meliputi: Temuan dan Rekomendasi Sementara Berdasarkan kajian awal dan masukan dari FGD, diperoleh beberapa temuan sementara, antara lain meningkatnya risiko abrasi pesisir, perlunya pengendalian intervensi desain agar tidak mengganggu nilai penting benteng, serta pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan. Rekomendasi sementara yang dirumuskan mencakup penguatan basis data teknis, penegasan zonasi pelestarian, pengembangan desain pengamanan pesisir yang sensitif terhadap cagar budaya, serta integrasi strategi mitigasi bencana dan keselamatan pengunjung. Seluruh rekomendasi tersebut masih bersifat sementara dan akan diperdalam pada tahap penyusunan dokumen akhir KDCB. Tahapan Selanjutnya Pasca FGD, tim kajian akan melakukan pengolahan dan sintesis seluruh masukan, pendalaman analisis teknis dan sosial, serta penyusunan Rekomendasi Akhir Kajian Dampak Cagar Budaya Benteng Kalamata. Dokumen ini diharapkan menjadi rujukan utama bagi pelaksanaan rehabilitasi dan penataan kawasan Benteng Kalamata agar tetap menjunjung tinggi prinsip pelestarian cagar budaya.

Read more >

TOALA.ID Berpartisipasi dalam Festival Literasi 2025

Maros, 29 November 2025 – Pemerintah Kabupaten Maros menggelar Festival Literasi Maros 2025 di Creative Centre Perpustakaan Daerah pada 17–19 November 2025. Festival ini menjadi ruang berkumpulnya para pegiat literasi, guru, komunitas, pelajar, dan masyarakat untuk merayakan budaya literasi melalui berbagai agenda seperti alomba mewarnai, gelar wicara literasi, pertunjukan seni, hingga peluncuran buku. Bupati Maros, Chaidir Syam, menyampaikan bahwa festival ini merupakan momentum penting untuk memperkuat ekosistem literasi di daerah. Menurutnya, kegiatan ini bukan hanya seremoni, tetapi wadah untuk menampilkan kreativitas dan karya literasi masyarakat Maros. Ia juga mengungkapkan capaian membanggakan Kabupaten Maros dalam indeks kegemaran membaca yang mencapai 90,94 persen, kategori sangat tinggi berdasarkan penilaian Perpustakaan Nasional RI. Capaian tersebut merupakan hasil dari berbagai gerakan literasi seperti program Bunda Baca, pojok baca desa, dan kegiatan komunitas yang terus digalakkan. Chaidir menegaskan bahwa pembangunan literasi merupakan fondasi utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Daerah yang kuat literasinya dinilai akan melahirkan generasi yang lebih siap menghadapi tantangan masa depan. Ia menambahkan bahwa transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial juga terus didorong, dan saat ini Maros telah memiliki 59 desa yang memiliki Taman Bacaan Masyarakat atau TPBS. Plt Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Maros, Fitri Ade Cahya, menuturkan bahwa Festival Literasi Maros 2025 dirancang untuk merangkul seluruh lapisan masyarakat dan menjadi ruang kolaboratif bagi siapa pun yang ingin terlibat dalam pengembangan literasi. Dalam festival ini, Yayasan Bumi Toala turut andil besar, menghadirkan pameran yang menyuguhkan kekayaan warisan budaya prasejarah Maros–Pangkep. Selain menampilkan hasil eksperimen gambar cadas, Bumi Toala juga memamerkan foto-foto gambar tetua dunia seperti lukisan manusia dari Leang Karangpuang dan adegan berburu dari Leang Bulusipong, Pangkep, dan pemutaran video Jelajah Cagar Budayamelalui Virtual Reality yang selama ini menjadi rujukan penting dalam kajian seni prasejarah.  Kaitanya dengan Visi YBTI secara eksplisit menyebutkan “Terwujudnya kelestarian ekosistem dan kemajuan peradaban…”. Literasi, atau kemampuan membaca dan menulis, adalah fondasi utama dari kemajuan peradaban dan perkembangan intelektual masyarakat. dan Misi YBTI adalah memajukan peradaban melalui inisiatif berbasis komunitas, riset kolaboratif, dan pendidikan kontekstual.Festival Literasi biasanya menyelenggarakan lokakarya, diskusi, dan pameran. Ini adalah bentuk pendidikan non-formal dan kontekstual yang membantu masyarakat, terutama generasi muda, memahami isu-isu lokal (seperti konservasi ekosistem Karst Maros yang menjadi fokus YBTI) melalui medium literasi dan narasi lokal. Salah satu anggota Bumi Toala, Oga — mahasiswa Arkeologi Universitas Hasanuddin — menjelaskan bahwa gambar-gambar cadas tersebut dapat dipandang sebagai bentuk literasi pada zamannya. Menurutnya, jika dikaitkan dengan masa kini, gambar-gambar itu adalah “tulisan” masyarakat prasejarah yang merekam aktivitas, simbol, dan cara mereka memahami dunia. Selain pameran gambar cadas, Bumi Toala juga menghadirkan foto alat batu prasejarah, termasuk salah satu artefak ciri khas Maros, yaitu Maros Point, sebuah mata panah yang terbuat dari batu yang telah dikenal luas dalam kajian arkeologi sebagai salah satu inovasi teknologi nenek moyang di kawasan tersebut. Kehadiran koleksi ini tidak hanya memperkaya wawasan pengunjung, tetapi juga menegaskan bahwa literasi tidak selalu berbentuk tulisan, melainkan juga jejak pengetahuan yang diwariskan melalui simbol, alat, dan karya seni. Untuk memberikan pengalaman langsung kepada pengunjung, Yayasan Bumi Toala Indonesia Juga menyediakan alat peraga eksperimen, memungkinkan pengunjung mencoba membuat gambar telapak tangan dengan teknik sembur, Vivi chaidir dan gemilang pangessa ketua DPRD Maros sempat mencoba eksperimen cap tangan dengan Teknik sembur meniru metode lukisan cadas purba yang telah digunakan ribuan tahun lalu. Festival Literasi Maros 2025 dengan demikian tidak hanya menjadi ajang promosi literasi modern, tetapi juga membuka ruang refleksi tentang perjalanan panjang literasi manusia, dari masa prasejarah hingga era digital. Kegiatan ini mempertegas komitmen Kabupaten Maros dalam memperkuat budaya literasi, membangun kualitas sumber daya manusia, serta memperluas pemahaman masyarakat mengenai kekayaan pengetahuan dan budaya yang menjadi identitas daerah.

Read more >

Bumi Toala Indonesia Memulai Proyek Digitalisasi Fort Rotterdam

MAKASSAR – 7 November 2025. Yayasan Bumi Toala Indonesia secara resmi memulai Proyek Digitalisasi Warisan Budaya Benteng Rotterdam pada hari Kamis (6/11). Proyek ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Pengembangan Budaya Digital, Kemendikbudristek, dan Yayasan Bumi Toala Indonesia. Proyek ambisius yang akan berjalan selama 30 hari kerja ini bertujuan untuk menciptakan arsip digital presisi tinggi dan media edukasi modern dari salah satu ikon sejarah terpenting di Indonesia Timur. Pelaksanaan proyek didahului oleh Lokakarya Koordinasi Awal (Kick-Off Meeting) yang intensif pada hari Rabu (5/11). Pertemuan ini mempertemukan seluruh pemangku kepentingan utama, termasuk perwakilan dari Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XIX, Museum dan Cagar Budaya (MCB) Wilayah Sulawesi & Maluku, Narasumber Ahli Arkeologi dan Sejarah, serta Tim Kerja (Pelaksana Proyek) dari Yayasan Bumi Toala. Menyelaraskan Visi Teknis dan Sejarah Lokakarya kick-off yang berlangsung sehari penuh tidak hanya membahas koordinasi teknis, seperti penetapan PIC lapangan dan alur izin akses harian. Lebih penting lagi, lokakarya ini menjadi sesi pendalaman materi untuk menyamakan frekuensi antara tim teknis (yang akan mengoperasikan laser scanner dan drone) dengan para ahli (yang akan mengisi narasi). Tim Kerja memaparkan metodologi hibrida (gabungan 3D Laser Scan dan Fotogrametri) yang akan digunakan, sementara para narasumber ahli membedah anatomi benteng. Narasumber Arkeologi menyoroti fakta-fakta menarik, seperti pemilihan lokasi Rotterdam oleh VOC karena stabilitas lanskap padasnya, jauh mengungguli Somba Opu. Juga dibahas transformasi dari Benteng Ujung Pandang (era Tunipallangga, 1545) yang awalnya diperkuat gundukan tanah dan kayu, hingga menjadi benteng batu berpola “Penyu” yang kemudian diadopsi dan dimodifikasi oleh VOC mulai tahun 1670-an. “Kami juga berdiskusi tentang temuan arkeologis seperti sistem instalasi pipa keramik kuno dan 7 sumur yang membuktikan ketersediaan air tawar di dalam benteng, persis seperti catatan VOC,” ungkap seorang perwakilan tim teknis. Fungsi Masa Lalu dan Pemanfaatan Masa Kini Salah satu arahan terpenting dalam lokakarya datang dari BPK Wil. XIX sebagai user utama. Disepakati bahwa output proyek ini tidak hanya menceritakan sejarah masa lalu, tetapi harus secara eksplisit menampilkan fungsi dan pemanfaatan benteng di masa kini. “Sesuai arahan BPK, kami ingin mengemas bagaimana media digital ini dapat memperlihatkan apresiasi publik terhadap benteng saat ini. Publikasi akan menyeimbangkan fungsi masa lalu dan fungsi masa kini, sehingga masyarakat teredukasi tentang bentuk-bentuk pemanfaatan yang bisa dilakukan di cagar budaya,” jelas Manajer Proyek. Hasil diskusi juga menyepakati bahwa narasi konten akan dimulai pada era VOC, saat nama “Fort Rotterdam” pertama kali diberikan, mengingat keterbatasan data visual akurat dari era Benteng Ujung Pandang. Salah satu target utama yang paling ditunggu publik adalah memprioritaskan eksposur digital pada bagian-bagian dalam ruangan yang saat ini tertutup untuk umum. Dalam 30 hari ke depan, tim akan bekerja intensif di lapangan untuk mengakuisisi data yang akan diolah menjadi Model 3D, Gambar Teknis 2D (DWG), Peta Tematik Drone, Video Walkthrough, dan Virtual Tour interaktif.

Read more >