Menuju Warisan Dunia, Maros-Pangkep Dimatangkan untuk Nominasi UNESCO

Jum’at, 1 Agustus 2025 – Kementerian Kebudayaan RI menggelar diskusi terfokus, untuk mematangkan persiapan nominasi Kawasan Gua Prasejarah pada Lanskap Karst Maros-Pangkep sebagai situs Warisan Dunia UNESCO. Kegiatan yang diikuti pemangku kepentingan pusat dan daerah ini bertujuan mengoordinasikan langkah-langkah strategis pengusulan resmi kawasan karst prasejarah di Sulawesi Selatan tersebut. Kawasan Maros-Pangkep telah resmi masuk Daftar Tentatif UNESCO sejak 15 April 2025, menandai babak baru pengusulan karst Maros Pangkep sebagai situs Warisan Dunia.

Diskusi yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan (Kemenbud) tersebut dibuka dengan laporan dari Tim Kerja Warisan Dunia Kemenbud, diikuti paparan oleh perwakilan Direktorat Diplomasi Kebudayaan. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XIX Sulawesi Selatan turut memberikan sambutan, menekankan pentingnya sinergi pusat-daerah dalam menominasikan Maros-Pangkep sebagai Warisan Dunia. Dalam sesi diskusi utama, tim membahas pembaruan formulir UNESCO Tentative List untuk Maros-Pangkep tahun 2025 serta Langkah penyiapan untuk bahan preliminary assessment.

“kita membutuhkan penyiapan data, baik dari fasilitator, teman-teman site manager, dan Komunitas, yang dapat mendukung penyusunan peta jalan” terang Kasman, sebagai moderator. “juga merumuskan tindak lanjut nantinya untuk kerjasama pendukungan pengusulan warisan dunia.” Sambungnya mengawali acara.

Dalam sambutannya, Anton Wibisono, Kasubdit Advokasi Direktorat Diplomasi Kebudayaan, menegaskan bahwa proses ini merupakan kelanjutan dari lokakarya tahun 2023, di mana kawasan Maros-Pangkep dinilai paling siap untuk diajukan sebagai Warisan Dunia.

“Penominasian ini harus inklusif dan berbasis partisipasi. Ada ketentuan baru dari UNESCO yang mensyaratkan adanya persetujuan dari masyarakat sekitar (FPIC – Free, Prior, and Informed Consent), sehingga keterlibatan publik menjadi krusial,” ujar Anton.

Sementara itu, Shinatriyo, Kepala BPK XIX, menyampaikan kesiapan institusinya dalam mendukung penyediaan data teknis untuk situs prasejarah yang telah teridentifikasi, termasuk kebutuhan data keruangan dan zonasi.

“Kami menyambut baik inisiatif ini dan telah menyiapkan inventarisasi awal. Kehadiran komunitas nantinya juga menjadi bagian penting untuk semakin menguatkan upaya nominasi,” ujarnya.

Hal senada di sampaikan oleh Yadi Mulyadi Akademisi dari UNHAS “Keterlibatan pemerintah daerah itu krusial. Perlu ada komunikasi resmi agar Pemprov dan Pemda segera bergerak,” kata Yadi Mulyadi.

Iswadi dari unit Pengamanan dan Penyelamatan BPKW XIX menyampaikan “ada 36 situs berupa gua, ceruk, tebing dan situs terbuka yang akan di usulkan, dan saat ini tim sedang menghimpun data termasuk menyusun data keruangan untuk pelengkapan kebutuhan Preliminary assessment

Dari perspektif komunitas, Fardi, Direktur Bumi Toala, menekankan pentingnya pemetaan sumber daya pendukung.

“Kita harus bisa menyinkronkan agenda semua pihak untuk mempercepat proses ini. Boundary nominasi idealnya inline dengan Geopark Maros-Pangkep agar mempermudah management yang terintegrasi yang menjadi bagian dari Upaya mendorong pembiayaan berkelanjutan nantinya” katanya.

Fardi juga mengusulkan pengembangan web database terbuka yang menyediakan informasi dasar nominasi untuk publik, sehingga proses nominasi  berjalan secara transparan melalui penyebarluasan informasi kepada public, upaya ini sekaligus menjawab kekurangan pada pengusulan sebelumnya seperti Geopark dan Cagar Biosfer.

“Penting bagi kita menghasilkan matrix rencana kerja agar pembagian peran dan waktu jelas. Ini menjadi fondasi kesuksesan nominasi,” pungkas Fardi.

Para peserta kemudian menginventarisasi kebutuhan pendataan dan pemberkasan data ilmiah, termasuk dokumentasi situs-situs prasejarah dan kondisi konservasinya, sebagai bagian dari penyusunan dokumen nominasi. “Proses nominasi Warisan Dunia memerlukan kolaborasi dan kesiapan data yang matang. Dengan kerja sama lintas sektor yang solid, kami optimistis Kawasan Karst Maros-Pangkep dapat memenuhi kriteria UNESCO dan diakui sebagai Warisan Dunia dalam waktu dekat,” ujar Direktur Diplomasi Kebudayaan Kementerian Kebudayaan dalam diskusi tersebut. Ia menambahkan bahwa keterlibatan para pakar dan dukungan pemerintah daerah akan terus diperkuat agar dokumen nominasi sesuai standar UNESCO.

Diskusi menyepakati bahwa dokumen penilaian awal harus diserahkan ke UNESCO paling lambat 15 September 2025. Beberapa langkah tindak lanjut segera dilakukan:

  • Workshop nominasi di WHITRAP Cina (10–17 Agustus 2025)
  • FGD teknis zonasi (Agustus 2025)
  • Konsultasi publik awal (September 2025)
  • Penyusunan matrix rencana kerja lintas pihak
  • Pengembangan platform web-database sebagai sarana transparansi dan pelibatan publik

Menutup acara, Kasman menyampaikan akan menindaklanjuti  menyusun risalah pertemuan dan segera mendorong koordinasi bersama para pihak dalam rangka penyiapan kebutuhan preliminary assessment

Turut hadir  dalam diskusi ini yaitu Andi Jusdi (Kepala Unit Kerja Maros Pangkep) Imran Ilyas (Tim Kerja Warisan Dunia, BPK) Rustam Lebe (Museum & Cagar Budaya, Kementerian Kebudayaan) Basran (Peneliti, PKR Unhas), Abdullah, dan rekan-rekan lainnya BPKW XIX.

Sebagai tambahan informasi pengusulan Karst Maros Pangkep sebagai Warisan Dunia sudah berjalan sejak tahun 2009, kawasan ini telah masuk dalam daftar Tentative List UNESCO dengan nama “The Prehistoric Cave Sites in Maros-Pangkep” dan dimutakhirkan kembali sehingga tercatat di Tentative list April 2025 dengan perubahan nama.

Berita & Artikel Lainnya

YBTI dan BPK Wilayah XXI Libatkan Pemangku Kepentingan Lintas Sektor untuk Kaji Dampak Rehabilitasi Cagar Budaya

Ternate, 19 Desember 2025 — Yayasan Bumi Toala Indonesia (YBTI) bersama Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XXI melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Kajian Dampak Cagar Budaya (KDCB) atau Heritage Impact Assessment (HIA) Benteng Kalamata. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kajian yang bertujuan memastikan bahwa rencana rehabilitasi dan penataan kawasan Benteng Kalamata dilaksanakan secara terukur, bertanggung jawab, serta selaras dengan prinsip pelestarian cagar budaya. FGD diselenggarakan pada Jumat, 19 Desember 2025, bertempat di Ballroom Kayu Merah Waterboom, Kota Ternate, dan menjadi forum strategis untuk memvalidasi temuan sementara kajian sekaligus menyelaraskan pandangan antar pemangku kepentingan terkait potensi dampak fisik, visual, sosial, dan lingkungan dari rencana rehabilitasi Benteng Kalamata. Latar Belakang Pelaksanaan Kajian Benteng Kalamata merupakan salah satu cagar budaya penting di Kota Ternate yang memiliki nilai sejarah, arsitektur, dan lanskap budaya yang tinggi. Keberadaannya di kawasan pesisir menjadikan benteng ini tidak hanya strategis secara historis, tetapi juga rentan terhadap berbagai ancaman, antara lain abrasi pantai, hempasan gelombang laut, dinamika hidrologi, serta tekanan aktivitas perkotaan dan pariwisata. Seiring dengan rencana rehabilitasi dan penataan kawasan, diperlukan Kajian Dampak Cagar Budaya sebagai instrumen untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi potensi dampak terhadap keaslian (authenticity), integritas struktur, dan nilai penting (Outstanding Value) Benteng Kalamata. Kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi yang kuat bagi pengambilan keputusan pelestarian. Proses Pelaksanaan hingga Tahap FGD Pelaksanaan KDCB Benteng Kalamata diawali dengan Kick Off Meeting pada 15 Desember 2025, yang mempertemukan tim kajian, tim perencana, serta para ahli lintas disiplin untuk menyamakan kerangka kerja, ruang lingkup kajian, dan isu-isu utama yang akan dianalisis. Tahapan berikutnya meliputi studi pustaka, survei lapangan, dokumentasi kondisi eksisting, pengukuran teknis, pengujian non-destruktif, serta wawancara dengan pemangku kepentingan lokal. FGD tanggal 19 Desember 2025 menjadi tahapan konsultasi publik yang krusial, di mana tim kajian memaparkan hasil sementara KDCB dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan analisis dan rekomendasi. Pemangku Kepentingan yang Terlibat FGD dihadiri oleh unsur pentahelix pelestarian, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan kunci, antara lain: Keterlibatan lintas sektor ini mencerminkan komitmen bersama untuk memastikan rehabilitasi Benteng Kalamata dilakukan secara kolaboratif dan berbasis kepakaran. Pokok-Pokok Pembahasan FGD Beberapa isu utama yang mengemuka dalam FGD meliputi: Temuan dan Rekomendasi Sementara Berdasarkan kajian awal dan masukan dari FGD, diperoleh beberapa temuan sementara, antara lain meningkatnya risiko abrasi pesisir, perlunya pengendalian intervensi desain agar tidak mengganggu nilai penting benteng, serta pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan. Rekomendasi sementara yang dirumuskan mencakup penguatan basis data teknis, penegasan zonasi pelestarian, pengembangan desain pengamanan pesisir yang sensitif terhadap cagar budaya, serta integrasi strategi mitigasi bencana dan keselamatan pengunjung. Seluruh rekomendasi tersebut masih bersifat sementara dan akan diperdalam pada tahap penyusunan dokumen akhir KDCB. Tahapan Selanjutnya Pasca FGD, tim kajian akan melakukan pengolahan dan sintesis seluruh masukan, pendalaman analisis teknis dan sosial, serta penyusunan Rekomendasi Akhir Kajian Dampak Cagar Budaya Benteng Kalamata. Dokumen ini diharapkan menjadi rujukan utama bagi pelaksanaan rehabilitasi dan penataan kawasan Benteng Kalamata agar tetap menjunjung tinggi prinsip pelestarian cagar budaya.

Read more >

TOALA.ID Berpartisipasi dalam Festival Literasi 2025

Maros, 29 November 2025 – Pemerintah Kabupaten Maros menggelar Festival Literasi Maros 2025 di Creative Centre Perpustakaan Daerah pada 17–19 November 2025. Festival ini menjadi ruang berkumpulnya para pegiat literasi, guru, komunitas, pelajar, dan masyarakat untuk merayakan budaya literasi melalui berbagai agenda seperti alomba mewarnai, gelar wicara literasi, pertunjukan seni, hingga peluncuran buku. Bupati Maros, Chaidir Syam, menyampaikan bahwa festival ini merupakan momentum penting untuk memperkuat ekosistem literasi di daerah. Menurutnya, kegiatan ini bukan hanya seremoni, tetapi wadah untuk menampilkan kreativitas dan karya literasi masyarakat Maros. Ia juga mengungkapkan capaian membanggakan Kabupaten Maros dalam indeks kegemaran membaca yang mencapai 90,94 persen, kategori sangat tinggi berdasarkan penilaian Perpustakaan Nasional RI. Capaian tersebut merupakan hasil dari berbagai gerakan literasi seperti program Bunda Baca, pojok baca desa, dan kegiatan komunitas yang terus digalakkan. Chaidir menegaskan bahwa pembangunan literasi merupakan fondasi utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Daerah yang kuat literasinya dinilai akan melahirkan generasi yang lebih siap menghadapi tantangan masa depan. Ia menambahkan bahwa transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial juga terus didorong, dan saat ini Maros telah memiliki 59 desa yang memiliki Taman Bacaan Masyarakat atau TPBS. Plt Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Maros, Fitri Ade Cahya, menuturkan bahwa Festival Literasi Maros 2025 dirancang untuk merangkul seluruh lapisan masyarakat dan menjadi ruang kolaboratif bagi siapa pun yang ingin terlibat dalam pengembangan literasi. Dalam festival ini, Yayasan Bumi Toala turut andil besar, menghadirkan pameran yang menyuguhkan kekayaan warisan budaya prasejarah Maros–Pangkep. Selain menampilkan hasil eksperimen gambar cadas, Bumi Toala juga memamerkan foto-foto gambar tetua dunia seperti lukisan manusia dari Leang Karangpuang dan adegan berburu dari Leang Bulusipong, Pangkep, dan pemutaran video Jelajah Cagar Budayamelalui Virtual Reality yang selama ini menjadi rujukan penting dalam kajian seni prasejarah.  Kaitanya dengan Visi YBTI secara eksplisit menyebutkan “Terwujudnya kelestarian ekosistem dan kemajuan peradaban…”. Literasi, atau kemampuan membaca dan menulis, adalah fondasi utama dari kemajuan peradaban dan perkembangan intelektual masyarakat. dan Misi YBTI adalah memajukan peradaban melalui inisiatif berbasis komunitas, riset kolaboratif, dan pendidikan kontekstual.Festival Literasi biasanya menyelenggarakan lokakarya, diskusi, dan pameran. Ini adalah bentuk pendidikan non-formal dan kontekstual yang membantu masyarakat, terutama generasi muda, memahami isu-isu lokal (seperti konservasi ekosistem Karst Maros yang menjadi fokus YBTI) melalui medium literasi dan narasi lokal. Salah satu anggota Bumi Toala, Oga — mahasiswa Arkeologi Universitas Hasanuddin — menjelaskan bahwa gambar-gambar cadas tersebut dapat dipandang sebagai bentuk literasi pada zamannya. Menurutnya, jika dikaitkan dengan masa kini, gambar-gambar itu adalah “tulisan” masyarakat prasejarah yang merekam aktivitas, simbol, dan cara mereka memahami dunia. Selain pameran gambar cadas, Bumi Toala juga menghadirkan foto alat batu prasejarah, termasuk salah satu artefak ciri khas Maros, yaitu Maros Point, sebuah mata panah yang terbuat dari batu yang telah dikenal luas dalam kajian arkeologi sebagai salah satu inovasi teknologi nenek moyang di kawasan tersebut. Kehadiran koleksi ini tidak hanya memperkaya wawasan pengunjung, tetapi juga menegaskan bahwa literasi tidak selalu berbentuk tulisan, melainkan juga jejak pengetahuan yang diwariskan melalui simbol, alat, dan karya seni. Untuk memberikan pengalaman langsung kepada pengunjung, Yayasan Bumi Toala Indonesia Juga menyediakan alat peraga eksperimen, memungkinkan pengunjung mencoba membuat gambar telapak tangan dengan teknik sembur, Vivi chaidir dan gemilang pangessa ketua DPRD Maros sempat mencoba eksperimen cap tangan dengan Teknik sembur meniru metode lukisan cadas purba yang telah digunakan ribuan tahun lalu. Festival Literasi Maros 2025 dengan demikian tidak hanya menjadi ajang promosi literasi modern, tetapi juga membuka ruang refleksi tentang perjalanan panjang literasi manusia, dari masa prasejarah hingga era digital. Kegiatan ini mempertegas komitmen Kabupaten Maros dalam memperkuat budaya literasi, membangun kualitas sumber daya manusia, serta memperluas pemahaman masyarakat mengenai kekayaan pengetahuan dan budaya yang menjadi identitas daerah.

Read more >

Bumi Toala Indonesia Memulai Proyek Digitalisasi Fort Rotterdam

MAKASSAR – 7 November 2025. Yayasan Bumi Toala Indonesia secara resmi memulai Proyek Digitalisasi Warisan Budaya Benteng Rotterdam pada hari Kamis (6/11). Proyek ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Pengembangan Budaya Digital, Kemendikbudristek, dan Yayasan Bumi Toala Indonesia. Proyek ambisius yang akan berjalan selama 30 hari kerja ini bertujuan untuk menciptakan arsip digital presisi tinggi dan media edukasi modern dari salah satu ikon sejarah terpenting di Indonesia Timur. Pelaksanaan proyek didahului oleh Lokakarya Koordinasi Awal (Kick-Off Meeting) yang intensif pada hari Rabu (5/11). Pertemuan ini mempertemukan seluruh pemangku kepentingan utama, termasuk perwakilan dari Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XIX, Museum dan Cagar Budaya (MCB) Wilayah Sulawesi & Maluku, Narasumber Ahli Arkeologi dan Sejarah, serta Tim Kerja (Pelaksana Proyek) dari Yayasan Bumi Toala. Menyelaraskan Visi Teknis dan Sejarah Lokakarya kick-off yang berlangsung sehari penuh tidak hanya membahas koordinasi teknis, seperti penetapan PIC lapangan dan alur izin akses harian. Lebih penting lagi, lokakarya ini menjadi sesi pendalaman materi untuk menyamakan frekuensi antara tim teknis (yang akan mengoperasikan laser scanner dan drone) dengan para ahli (yang akan mengisi narasi). Tim Kerja memaparkan metodologi hibrida (gabungan 3D Laser Scan dan Fotogrametri) yang akan digunakan, sementara para narasumber ahli membedah anatomi benteng. Narasumber Arkeologi menyoroti fakta-fakta menarik, seperti pemilihan lokasi Rotterdam oleh VOC karena stabilitas lanskap padasnya, jauh mengungguli Somba Opu. Juga dibahas transformasi dari Benteng Ujung Pandang (era Tunipallangga, 1545) yang awalnya diperkuat gundukan tanah dan kayu, hingga menjadi benteng batu berpola “Penyu” yang kemudian diadopsi dan dimodifikasi oleh VOC mulai tahun 1670-an. “Kami juga berdiskusi tentang temuan arkeologis seperti sistem instalasi pipa keramik kuno dan 7 sumur yang membuktikan ketersediaan air tawar di dalam benteng, persis seperti catatan VOC,” ungkap seorang perwakilan tim teknis. Fungsi Masa Lalu dan Pemanfaatan Masa Kini Salah satu arahan terpenting dalam lokakarya datang dari BPK Wil. XIX sebagai user utama. Disepakati bahwa output proyek ini tidak hanya menceritakan sejarah masa lalu, tetapi harus secara eksplisit menampilkan fungsi dan pemanfaatan benteng di masa kini. “Sesuai arahan BPK, kami ingin mengemas bagaimana media digital ini dapat memperlihatkan apresiasi publik terhadap benteng saat ini. Publikasi akan menyeimbangkan fungsi masa lalu dan fungsi masa kini, sehingga masyarakat teredukasi tentang bentuk-bentuk pemanfaatan yang bisa dilakukan di cagar budaya,” jelas Manajer Proyek. Hasil diskusi juga menyepakati bahwa narasi konten akan dimulai pada era VOC, saat nama “Fort Rotterdam” pertama kali diberikan, mengingat keterbatasan data visual akurat dari era Benteng Ujung Pandang. Salah satu target utama yang paling ditunggu publik adalah memprioritaskan eksposur digital pada bagian-bagian dalam ruangan yang saat ini tertutup untuk umum. Dalam 30 hari ke depan, tim akan bekerja intensif di lapangan untuk mengakuisisi data yang akan diolah menjadi Model 3D, Gambar Teknis 2D (DWG), Peta Tematik Drone, Video Walkthrough, dan Virtual Tour interaktif.

Read more >